Guna meningkatkan kapasitas aparatur dan inovasi serta penerapan budaya kerja PRIMA, Pemprov Kalbar melalui Biro Organisasi menyelenggarakan acara Penguatan Kapasitas Pemprov Kalbar. Acara ini diselenggarakan pada hari Kamis, 4 Maret 2021, bertempat di Hotel Aston Pontianak dengan rangkaian kegiatan:
- penandatanganan Nota Kesepakatan Penguatan Kapasitas Pemprov Kalbar antara Gubernur Kalbar dengan Kepala LAN RI.
- penandatanganan komitmen inovasi pelayanan publik & penandatanganan komitmen pencegahan korupsi serta penyerahan DPA-SKPD Tahun 2021 & Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
- penyerahan piagam penghargaan kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2020 (sivablik awards).
- launching “KAPUAS” (apliKAsi PendUkung Administrasi Surat).
- launching budaya kerja ASN “PRIMA“.
- seminar “Kepemimpinan Kolaboratif, Inovatif, & Berpikir Strategis”.
Dalam acara yang dihadiri langsung oleh Gubernur & Wakil Gubernur Kalbar, Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah & Biro, serta Kabupaten/Kota se-Kalbar ini, Kepala Biro Organisasi, Rita Hastarita, mengungkapkan bahwa acara ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN Pemprov Kalbar melalui penerapan budaya kerja PRIMA sehingga dapat menghasilkan dan mengembangkan berbagai inovasi guna mewujudkan Kalbar yang Maju dan Inovatif serta sejahtera.
Acara ini juga turut dihadiri langsung oleh Kepala LAN RI yang didampingi Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara serta dihadiri secara zoom oleh Kementerian PAN & RB melalui Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik.
Dalam sambutannya sekaligus membuka acara secara resmi, Gubernur Kalbar menyampaikan tentang reformasi birokrasi utamanya penyederhaan & pentingnya SOP serta pengembangan berbagasi inovasi. Mantan Walikota Pontianak 2 periode ini juga menekankan bahwa anggaran agar dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur. Selain itu, pentingnya penanganan karhutla serta penanggulangan covid-19 di Provinsi Kalbar menjadi perhatian Gubernur. Terkait tata kelola pemerintahan, pentingnya data yg valid & akurat menjadi penting utk proses pengambilan keputusan dan kebijakan.