Mempawah – Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar Sosialisasi Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Ismail, yang dilaksanakan di Aula Balairung Kantor Bupati Mempawah, Kamis 21 Januari 2021.

Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar, Rita Hastarita, serta Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Setda Provinsi Kalbar, Guruh Paryono.

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar, Rita Hastarita, menjelaskan bahwa sangat penting kiranya dalam mengimplementasikan SAKIP dengan benar.

“Sebagai tolak ukur daya saing pemerintah darah yang bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran,” terangnya.

Rita juga memaparkan secara umum tujuan pemerintah pusat dalam upaya memperbaiki kinerja seluruh ASN di Indonesia.

“Dengan SAKIP ini, tidak ada lagi program yang tidak mendukung visi dan misi kepala darrah,” lanjutnya.

Menurut Rita juga, dengan SAKIP ini program akan terseleksi dan terintegrasi dengan sistem, sehingga akan menghasilkan peorgam yang berkualitas.

“Serta kedepannya, tidak akan terjadi tumpang tindih kegitan,” pungkasnya.

Kegiatan yang dihadiri oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), se Kabupaten Mempawah ini bertujuan dalam menyamakan persepsi terkait implementasi SAKIP, serta memberikan pendampingan dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Hal ini juga berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Ismail, dalam sambutannya sangat mengharapkan peningkatan kualitas kinerja ASN Kabupaten Mempawah, sehingga berdampak pada perolehan nilai SAKIP yang meningkat dari tahun sebelumnya.

“Terdapat 5 komponen SAKIP yang harus diperhatikan yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja,” terang Ismail.

Ismail menilai, bahwa kunci utama dalam mewujudkan implementasi SAKIP yang baik terletak pada pengukuran kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan indikator kinerja yang tepat.

Demikian pula anggaran dan program kegiatan benar-benar dialokasikan untuk mendukung pencapaian strategis yang telah ditetapkan.

Ismail juga menjelaskan yang menjadi penilaian SAKIP, yaitu pertama tujuan strategis, kedua prosedur penganggaran satuan kerja, kitiga dokumen kinerja, keempat pengukuran kinerja secara berjenjang, kelima dokumen renstra, keenam indikator kinerja pada laporan kinerja, dan ketujuh sistem evaluasi.

“1 Rupiah yang dikeluarkan dari anggaran pemerintah harus ada manfaatnya untuk mendukung program kesejahtraan masyarakat,” tutupnya.